IZIN ORDONASI GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)

admin manager | Selasa, 17 Februari 2015 - 10:40:04 WIB | dibaca: 805 pembaca

A.DASAR HUKUM

  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi;
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomo:23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

B.SYARAT ADMINISTRASI

  • yaitu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui dinas;
  • FC KTP yang berlakU;
  • FC NPWP;
  • FC Akte Pendirian Perusahaanbeserta perubahannya yang telah disyahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM kecuali perusahaan perorangan; 
  • Denah tempat usaha dari gambar situasi;
  • Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
  • Bukti pembayaran Pajak tahun terakhir;
  • Surat bukti status hak/penguasaan atas tanah beruba Fotocopy akta tanah/sertifikat tanah (khusus pemilik bangunan sekaligus sebagai pemilik tanah);

C.SYARAT TEKNIS

  • Dokumen pengelolaan lingkungan untuk usaha yang menimbulkan gangguan besar;
  • Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau bukti sewa menyewa jika tempat bukan milik sendiri;
  • Surat kuasa bagi yang tidak mengurus sendiri;
  • Siap untuk di Survei';

D.WAKTU PENYELESAIAN : 5 HARI KERJA