IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

admin manager | Selasa, 17 Februari 2015 - 10:49:04 WIB | dibaca: 979 pembaca

A.DASAR HUKUM

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  •  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  • Peraturan Permerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  • Peraturan Permerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi;
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomo:23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

B.SYARAT ADMINISTRASI

  • yaitu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui dinas atau instansi lain yangn ditunjuk oleh Walikota;
  • FC KTP yang berlaku
  • FC NPWP
  • FC Akte Pendirian Perusahaanbeserta perubahannya yang telah disyahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM kecuali perusahaan perorangan;
  • FC HO (Izin Gangguan) kecuali perorangan
  • Bukti pelunasan Pajak tahunan terakhir kecuali perorangan
  • Untuk badan hukum, dilengkapi dengan data administrasi perusahaan.
  • Foto Perusahaan dan denah lokasi;

C.SYARAT TEKNIS

  • Spesifikasi alat/perangkat yang akan digunakan;
  • Surat pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat Telekomunikasi;
  • Siap untuk di Survey;

D.WAKTU PENYELESAIAN : 5 HARI KERJA